TKN, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah tetap akan melanjutkan rencana penghentian ekspor bahan mineral mentah, mulai dari bauksit, tembaga, hingga timah pada tahun ini, meski harus digugat oleh dunia internasional.
Presiden menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi komoditas tambang di dalam negeri. Seperti halnya komoditas nikel, yang mana pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 lalu dan akhirnya mendatangkan keuntungan berlipat-lipat bagi negeri ini karena nikel yang dijual sudah dalam produk hasil pengolahan dan pemurnian dengan kadar logam yang tinggi.
Jokowi menjabarkan, saat RI masih mengekspor bijih nikel, nilai yang diperoleh negara ini hanya sekitar US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Namun pada 2022, ketika yang dijual sudah dalam bentuk produk olahan dan logam, maka nilai ekspor nikel meningkat menjadi sekitar US$ 30-33 miliar atau sekitar Rp 450 triliun.
Tapi, Jokowi mengingatkan agar Indonesia tak hanya puas dengan hasil hilirisasi nikel, melainkan harus berlanjut ke komoditas lainnya.
“Saya ingin mengulang lagi bahwa yang namanya hilirisasi itu jadi kunci. Konsistensi kita jadi kunci. Jangan kita hanya senang karena keberhasilan di nikel,” ungkapnya saat Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
Bahkan, meski pada Oktober 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel, Presiden menegaskan RI tak akan mundur.
“Sehingga saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang jadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita,” paparnya.
Jokowi menyebut, bila hilirisasi komoditas tambang dan minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air berjalan, maka diproyeksikan bisa menambah Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 699 miliar dan membuka lapangan kerja sebesar 8,8 juta.
“Ini sebuah dampak yang besar. Membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya. Nikel sudah stop, bauksit stop, nanti sebentar mau saya umumkan tembaga stop tahun ini,” ucapnya.
Jokowi pun mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memikirkan bahwa PT Freeport Indonesia dimiliki Amerika Serikat. Pasalnya, sejak 2018 lalu, Indonesia melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
MIND ID telah mengakuisisi 41,87% saham Freeport McMoran (FCX) di PTFI pada 2018 lalu senilai US$ 3,85 miliar. Dengan demikian, RI telah menguasai 51,23% saham PTFI dari sebelumnya hanya 9,36%.
“Freeport sudah mayoritas milik kita. Jangan terbayang-bayang lagi Freeport masih milik Amerika, sudah mayoritas kita miliki,” tegasnya.
Jokowi pun menjelaskan mengapa pemerintah akan menghentikan ekspor bauksit pada tahun ini. Dia beralasan, nilai tambah bauksit belum dirasakan negeri ini. Indonesia merupakan eksportir bauksit terbesar ke-3 dunia, namun sayangnya untuk ekspor produk jadi yakni aluminium hanya berada di posisi ke-33 dunia.
Kondisi ini menurutnya berbanding terbalik dibandingkan China. Dia menyebut, ekspor bauksit China terbesar no.18 dunia, namun ekspor panel surya China merupakan terbesar no.1 di dunia. Padahal, lanjutnya, sumber bahan baku bauksitnya juga berasal dari Indonesia.
“Bauksit kenapa kita harus setop? saya berikan contoh saja. Indonesia ini ekspor bahan mentah bauksit itu kita nomor 3 di dunia, mentahan yang kita ekspor. Tapi ekspor alumunium kita nomor 33. Mentahnya nomor 3, barang setengah jadi, kok barang jadinya di 33,” tuturnya.
Begitu juga dengan timah, dia menyebut Indonesia merupakan pemilik cadangan timah terbesar ke-2 dunia dan eksportir terbesar no.1 timah di dunia. Adapun negara pengimpor timah terbesar di dunia yaitu China. Padahal, lanjutnya, jika timah ini diolah lagi di dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa mencapai 69 kali lipat.
“Kenapa gak kita buat? Kenapa kita ekspor? dan yang dapet negara lain lagi. Hati-hati kita harus konsisten. Meskipun ini diulang lagi, digugat lagi, gak apa-apa. Jangan luntur,” imbaunya.
Oleh karena itu, dia pun menegaskan kembali bahwa Indonesia tidak takut digugat oleh negara lain. Pemerintah akan menyiapkan pengacara terbaik bila nantinya kembali digugat internasional, seperti halnya Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2020 lalu.
“Waktu nikel digugat takut. Kok pada takut? Digugat ya siapkan lawyer yang baik, tapi kita kalah. Kalah kita. Terus kalau kalah gimana? Ya terus aja hilirisasi. Banding. Gak tau menang atau kalah, banding. Jangan luntur. Kalau luntur, jangan berharap kita jadi negara maju,” tegasnya.
Sebelumnya, Anggota Pokja Hilirisasi Mineral dan Batubara Kadin, Djoko Widajatno mengungkapkan, beberapa pihak yang menggugat Indonesia ke WTO adalah mantan penjajah Indonesia.
Menurut Djoko, anggota Uni Eropa termasuk negara-negara yang pernah menjajah RI di masa lampau. Oleh sebab itu, sikap yang dilakukan Uni Eropa tersebut hampir mirip seperti apa yang dilakukan VOC di masa penjajahan Belanda di Indonesia.
“Sekarang kejadiannya juga berulang lagi di mana Indonesia diberi anugerah oleh Tuhan melimpahnya nikel di bumi Indonesia terutama di Sulawesi dan di Maluku Utara di Papua yang merupakan komoditas yang baik untuk masa depan,” kata dia dalam acara Closing Bell di CNBC Indonesia, dikutip Rabu (21/12/2022).
Djoko menyebut nikel sendiri diketahui bakal menjadi komoditas yang strategis di masa depan. Melalui sumber mineral ini, ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai akan terbangun.
“Jadi negara-negara yang mencoba untuk masalahkan ekspor nikel ini latar belakangnya sebenarnya ingin menguasai sumber daya alam kita demi kemakmuran mereka tetapi mereka melupakan bahwa Pak Jokowi juga menyampaikan mari kita membangun ekonomi dunia dengan semangat kerja sama,” kata dia.(*)
284
