Tapalkudanusantara.com/Probolinggo – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakbuming Raka disikapi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas tapal Kuda Nusantara (TKN), Prasetyo Eko Karso dengan menyampaikan penolakan keras wacana pemakzulan wapres yang diusulkan oleh sejumlah pihak yang dinilainya tidak berdasar dilihat kacamata hukum dan sarat kepentingan politik sesaat.
Menurut Ketum DPP Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) Prasetyo Eko Karso, menjelaskan, wacana pemakzulan Gibran adalah cerminan dari ambisi politik segelintir elit yang kecewa atas kekalahan dalam Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru berpotensi mencederai demokrasi yang telah berjalan dengan baik.
“Kami menolak keras upaya-upaya yang ingin memakzulkan Wakil Presiden Gibran. Ini adalah bentuk ketidakdewasaan berpolitik dari pihak-pihak yang tidak siap menerima hasil demokrasi,” ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada media.
Prasetyo Eko Karso menegaskan, bahwa keluarga besar Ormas Tapal Kuda Nusantara yang berada di bawah naungan DPP mendukung penuh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029. Ia bahkan menyatakan bahwa pihaknya siap melawan segala bentuk konspirasi yang bertujuan menjatuhkan legitimasi Wakil Presiden yang sah.
“Seluruh jajaran dan anggota Tapal Kuda Nusantara tetap berdiri kokoh bersama Wakil Presiden Gibran. Jika ada pihak yang ingin menggoyang stabilitas negara dengan isu pemakzulan, kami akan berada di garda terdepan untuk melawan,” tegas Prasetyo.
Ia juga mengingatkan bahwa proses Pemilihan Presiden 2024 telah berlangsung secara jujur, adil, dan konstitusional. Mandat rakyat telah diberikan melalui pemilu yang sah dan telah menghasilkan pasangan Prabowo–Gibran sebagai pemimpin negara.
“Pilpres telah selesai, hasilnya sah dan diakui oleh negara. Tidak ada ruang bagi narasi yang justru mengganggu stabilitas dan ketenangan masyarakat. Biarlah pemerintahan berjalan sesuai amanah rakyat,” pungkasnya.
Bagaimanapun, Ormas ini tetap komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran serta menjaga keutuhan dan kestabilan bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman yang bersifat politis dan inkonstitusional. (Kmr)
86
