TKN – Kabar gembira datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.  Menurut Bahlil, akan ada investasi sebesar Rp200 triliun untuk pembangunan IKN tahap I pada kurun 2022–2024.

Pemindahan dan pembangunan IKN direncanakan berlangsung dalam lima tahap, meliputi tahap I (2022—2024), tahap II (2025—2029), tahap III (2030–2034), tahap IV (2035–2039), dan tahap V (2040—2045). “Investasi minimal Rp200 triliun itu akan bisa kami wujudkan dalam pembangunan proyek IKN di tahap pertama,” ucap Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan III-2022 di Jakarta, Senin (24/10/2022).

Bahlil mengungkapkan, sejumlah negara Eropa telah menyampaikan penawaran dan sebagian bahkan telah dibawa kepada Presiden Jokowi. Adapun kebutuhan investasi untuk pembangunan IKN sampai 2024 mencapai Rp466–486 triliun.

Jika diperinci, angka tersebut terbagi dalam investasi pemerintah dari APBN Rp88,54 triliun sampai Rp92,34 triliun (19%) serta investasi pelaku usaha sebesar Rp377,46 triliun sampai Rp393,66 triliun (81%). Dalam hal ini pemerintah membutuhkan pelibatan peran investor dan swasta dalam pembangunan IKN.

“Ini bukan satu tahun, dua tahun selesai, bisa sampai sepuluh tahun baru bisa selesai. Untuk tahap pertama, berdasarkan masterplan, Insyaallah akan sesuai jadwal. Pada 2024, apa yang dicanangkan pemerintah, yakni upacara 17 Agustus di IKN, Insyaallah akan terwujud,” ungkap Bahlil.

Bahlil menuturkan, saat ini sudah ada komitmen investasi di IKN dari sejumlah negara, di antaranya Uni Emirat Arab (UEA), Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan. “Kami menargetkan pada 2023 UEA akan masuk di IKN, di mana yang sudah firm itu USD20 miliar. Mereka akan masuk IKN dan beberapa investasi di sektor yang lain,” tutur Bahlil.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bukan sekadar memindahkan gedung Istana Presiden. Melainkan, upaya membangun budaya baru, budaya kerja baru, dan mindset ekonomi baru. Dengan memindahkan IKN ke luar Jawa, pemerintah berikhtiar mewujudkan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris.  Pemindahan IKN ke luar Jawa merupakan langkah nyata mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial.

Dengan 70% areal hutan, Nusantara, nama IKN baru, adalah kota pintar masa depan. Kota berbasis hutan dan alam yang belum ada di dunia. Semua sistem terdigitalisasi dan 80% angkutan umum bergerak tanpa awak. IKN menjadi kota hijau, kota digital, kota modern, dan kota masa depan.

IKN baru ini merupakan showcase transformasi Indonesia, showcase perubahan peradaban Indonesia. “Kita ingin membangun budaya baru, budaya kerja produktif. Nusantara adalah masa depan Indonesia dan itu hanya bisa terwujud bila ada upaya bersama. Bukan hanya pemerintah yang membangun, karena pemerintah hanya 20%, sedangkan 80% pembangunan IKN diharapkan dari swasta, para investor,” kata Presiden Joko Widodo dalam pertemuannya dengan pengurus Kadin Indonesia di Jakarta, pada 18 Oktober 2022.

IKN menjadi solusi dan sebuah harapan baru, tidak hanya berperan sebagai pusat ekonomi baru dengan menggeser pusat gravitasi ekonomi ke luar Pulau Jawa. IKN diharapkan dapat menjadi simbol Indonesia baru yang siap menjawab tantangan global di masa depan.

IKN akan menjadi pusat ekonomi dan bukan hanya kota administrasi. IKN memperkuat pusat-pusat ekonomi lain yang ada di Indonesia, mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan interkonektivitas perdagangan daerah, serta menjadi standar dunia sebagai kota yang layak huni, cerdas, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan, kini sudah dimulai berbagai kegiatan konstruksi seperti pembukaan jalan-jalan akses hingga pembangunan jalan untuk logistik. Kemudian, kini juga tengah dilakukan pembangunan untuk rumah hunian pekerja.

Diestimasi dengan dimulainya kegiatan konstruksi masif di awal 2023, maka sekitar 100 sampai 200 ribu tenaga kerja dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pembangunan. Kini pemerintah sedang melakukan pembangunan rumah pekerja ini untuk kapasitas sekitar 16.000 tenaga kerja. Pembangunan dijalankan dengan sistem modular, langkah tersebut dilakukan agar ada terobosan sistem dan metode konstruksi yang diperlukan.

Pada tahun pertama pembangunan IKN, pemerintah akan melakukan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mulai dari Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, dan kompleks kementerian yang akan ditargetkan selesai di 2024. Dana APBN yang digunakan untuk aset negara sebagai Barang Milik Negara (BMN).

“Kami harapkan datangnya berbagai investasi kemudian ada sistem creative funding, financing, dan juga kita akan memberikan fasilitas-fasilitas khusus, insentif termasuk pajak khusus dan kemudahan khusus di IKN,” ucap Ali Berawi.

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono mengatakan, pemerintah berkomitmen bahwa anggaran pembangunan IKN mayoritas akan non-APBN. Untuk tahap awal APBN dialokasikan secara memadai untuk menjadi pengungkit atau leverage bagi masuknya investasi.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara disebutkan bahwa pembiayaan melalui APBN akan difokuskan pada pembangunan istana, infrastruktur dasar (nonklaster), pertahanan dan keamanan, biaya pemindahan ASN, TNI, dan Polri, penghutanan kembali, dan biaya operasional Otorita Ibu Kota Nusantara.

Kemudian pembiayaan lainnya akan diupayakan melalui kerja sama investasi swasta. Badan Otorita IKN juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan minat investor agar terlibat dalam pembangunan IKN.(*)