SURABAYA – Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) menyoroti masih lebarnya kesenjangan implementasi smart city di Indonesia. TKN menilai, transformasi digital yang seharusnya menjadi motor kemajuan justru masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
Ketua Umum TKN, Prasetyo Eko Karso, menegaskan bahwa lebih dari separuh daerah di Indonesia belum terintegrasi dalam program smart city nasional, sehingga berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan.
“Transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati kota besar. Jika dibiarkan, ini akan menciptakan ketimpangan baru antara daerah maju dan daerah tertinggal,” tegasnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui program Gerakan Menuju Smart City, hingga saat ini baru sekitar 241 kabupaten/kota yang masuk dalam pembinaan dari total 514 daerah di Indonesia.
Sementara itu, hasil evaluasi Indeks SPBE oleh Kementerian PAN-RB menunjukkan masih banyak daerah berada pada kategori “cukup” dan “kurang”, menandakan rendahnya kesiapan digital pemerintahan.
TKN: Negara Harus Hadir
Prasetyo menegaskan, kondisi ini membutuhkan intervensi serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, negara harus hadir secara konkret dalam memastikan pemerataan digitalisasi hingga ke daerah.
“Tidak cukup hanya program, harus ada percepatan nyata. Infrastruktur digital, SDM, dan sistem pemerintahan berbasis teknologi harus dibangun secara merata,” ujarnya.
TKN juga menilai, daerah-daerah di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara masih menghadapi tantangan besar, mulai dari akses internet hingga keterbatasan sumber daya manusia.
Data dari Badan Pusat Statistik turut memperkuat hal tersebut, di mana kesenjangan akses teknologi informasi masih menjadi persoalan utama.
Dorong Kebijakan Nasional Terintegrasi
Lebih lanjut, TKN mendorong agar pemerintah pusat menyusun kebijakan nasional yang lebih terstruktur dan terintegrasi lintas sektor.
Menurut Prasetyo, diperlukan:
“Smart city harus menjadi gerakan nasional, bukan sekadar proyek di kota besar,” tegasnya.
TKN juga menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal dan mendorong implementasi smart city berbasis kebutuhan masyarakat di daerah.
Ancaman Ketimpangan Baru
Jika tidak segera ditangani, kesenjangan ini berpotensi menimbulkan:
Sejumlah lembaga seperti World Bank dan UN-Habitat sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa kesenjangan digital dapat memperlebar jurang pembangunan antar wilayah.
Dengan kondisi tersebut, TKN menegaskan bahwa percepatan smart city harus menjadi agenda prioritas nasional demi menciptakan pemerataan pembangunan dan keadilan digital di seluruh Indonesia. (*)
