Probolinggo - Pemerintah resmi memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah (PP) Tunas. Aturan ini menekankan pembatasan usia akses media sosial hingga penguatan pengawasan, namun peran orang tua dinilai tetap menjadi faktor utama dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak kini tumbuh dalam lingkungan yang tidak lepas dari internet dan media sosial. Kondisi ini membawa peluang sekaligus ancaman, mulai dari paparan konten negatif hingga risiko kebocoran data pribadi.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menghadirkan PP Tunas sebagai regulasi baru yang bertujuan memberikan perlindungan lebih bagi anak di ruang digital. Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Selain itu, PP Tunas juga mendorong platform digital untuk memperketat sistem verifikasi usia, meningkatkan perlindungan data anak, serta menyediakan fitur pengawasan atau parental control yang dapat digunakan oleh orang tua.
Meski demikian, para pemerhati pendidikan dan perlindungan anak menilai bahwa regulasi saja tidak cukup untuk mengatasi kompleksitas persoalan digital. Peran orang tua tetap menjadi ujung tombak dalam memastikan anak menggunakan internet secara sehat dan aman.
Pendekatan yang hanya berfokus pada larangan dinilai kurang efektif. Anak-anak yang berada dalam fase eksplorasi justru berpotensi mencari cara lain untuk tetap mengakses teknologi tanpa pengawasan. Oleh karena itu, pola pendampingan yang komunikatif dan terbuka dinilai lebih relevan di era saat ini.
Orang tua diharapkan tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendamping yang memahami aktivitas digital anak. Membuka ruang diskusi, membuat kesepakatan penggunaan gadget, serta mengenalkan risiko dunia maya sejak dini menjadi langkah penting yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga.
Implementasi PP Tunas di tingkat rumah tangga juga dapat dilakukan melalui langkah sederhana, seperti mengaktifkan fitur parental control, membatasi waktu penggunaan perangkat, serta memastikan anak mengakses konten sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.
Dengan adanya regulasi ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem digital yang lebih aman bagi anak. Namun, keberhasilan aturan tersebut sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, platform digital, dan terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat anak.
PP Tunas menjadi pengingat bahwa di era digital, tanggung jawab menjaga anak tidak hanya berada di ruang nyata, tetapi juga di dunia maya yang terus berkembang.
